Home
Keputusan Pemerintah Indonesia mengutus mantan presiden Joko Widodo sebagai perwakilan dalam pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu, 26 April 2025, memicu perdebatan di media sosial. Sejumlah pihak mempertanyakan relevansi pengutusan tersebut, mengingat Jokowi bukan lagi pejabat aktif, serta bukan pemeluk Katolik. Namun, sejumlah pengamat hubungan internasional, termasuk mantan diplomat Makarim Wibisono, menilai keputusan itu wajar dan sah-sah saja. “Presiden menunjuk orang yang dianggap dekat dan berjasa,” ujarnya.
Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menyampaikan bahwa delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Jokowi, didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, serta Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Penunjukan Jonan dinilai berkaitan erat dengan perannya dalam menyambut Paus saat berkunjung ke Jakarta pada tahun lalu.
Sementara itu, respons publik terbelah. Alvina, umat Katolik yang menghadiri Misa Arwah di Jakarta, menyatakan akan lebih baik jika perwakilan berasal dari jajaran pemerintahan aktif. Sebaliknya, Amanda, umat Katolik lainnya, menyebut tidak masalah siapa pun yang hadir, karena Jokowi pernah bertemu langsung dengan Paus dan mewakili Indonesia secara layak dalam konteks tersebut.
Di media sosial, protes muncul dari sejumlah warganet yang mempertanyakan relevansi penunjukan mantan presiden tersebut, bahkan memunculkan kembali isu “Matahari Kembar” terkait peran Jokowi yang dinilai masih aktif di balik pemerintahan baru. Meski demikian, pihak Konferensi Waligereja Indonesia dan Keuskupan Agung Jakarta mengapresiasi langkah pemerintah, namun menyatakan tidak dilibatkan dalam proses penunjukan delegasi.
