Home
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra resmi diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1/7/2025). Keputusan tersebut diambil menyusul penyelidikan dugaan pelanggaran etik setelah bocornya rekaman percakapan telepon Paetongtarn dengan tokoh senior Kamboja, Presiden Senat Hun Sen. Kasus ini mencuat di tengah meningkatnya ketegangan antara Bangkok dan Phnom Penh, terutama pasca-insiden perbatasan berdarah yang menewaskan satu tentara Kamboja.
Dalam keputusan yang dilansir The Associated Press, tujuh dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi menyetujui penangguhan sementara tugas-tugas Paetongtarn selama proses penyelidikan berjalan. Petisi yang diajukan menyebut bahwa isi percakapan menunjukkan pelanggaran terhadap standar etika pejabat tinggi negara. Paetongtarn sendiri menyatakan akan menghormati proses hukum meskipun kecewa terhadap gangguan atas pekerjaannya.
Bocornya percakapan yang dianggap terlalu kompromistis dalam menghadapi konflik perbatasan menuai kritik tajam dari kalangan konservatif dan nasionalis. Komentar Paetongtarn yang dinilai melemahkan sikap militer memperburuk citranya di mata publik. Unjuk rasa besar-besaran pecah di pusat Kota Bangkok pada Sabtu (29/6), dengan ribuan demonstran menuntut pengunduran dirinya.
Situasi politik pun makin tidak stabil setelah Partai Bhumjaithai keluar dari koalisi pemerintahan. Sebagai respon, Raja Maha Vajiralongkorn menandatangani surat keputusan perombakan kabinet. Di saat bersamaan, Paetongtarn juga tengah menghadapi penyelidikan dari Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC), yang jika terbukti bisa berujung pada pemberhentian permanen dari jabatannya sebagai perdana menteri.
