Titik Terang > OLAH RAGA > INTERNASIONAL > Krisis Darurat Militer Korea Selatan: Demokrasi di Ujung Tanduk

Krisis Darurat Militer Korea Selatan: Demokrasi di Ujung Tanduk

Seoul, Korea Selatan – Dunia dikejutkan oleh pengumuman Presiden Yoon Suk Yeol yang mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) tengah malam. Langkah ini memicu kegemparan politik di dalam negeri dan menuai kecaman internasional. Dalam pidatonya, Yoon menuduh oposisi sebagai “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara” yang dianggap mengancam tatanan konstitusional Republik Korea. Deklarasi darurat militer memberikan kewenangan besar kepada militer, termasuk penangkapan tanpa surat perintah dan pengendalian media, sehingga menimbulkan ketakutan terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Pengumuman itu memicu gelombang protes besar-besaran di luar gedung Majelis Nasional di Seoul. Ratusan demonstran menyerukan pencabutan darurat militer sambil mengutuk tindakan Presiden Yoon. Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, dalam pidato darurat menyebut langkah ini sebagai ancaman serius terhadap demokrasi. Situasi semakin memanas ketika petugas keamanan bersenjata mencoba memasuki gedung parlemen, namun dihalau oleh staf parlemen yang menggunakan alat pemadam kebakaran.

Tidak hanya oposisi, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin Yoon sendiri juga menolak deklarasi tersebut. Ketua PPP, Han Dong-hoon, menyebut tindakan ini sebagai kesalahan besar dan berjanji mendukung rakyat untuk menghentikannya. Setelah tekanan besar dari parlemen, protes luas, dan kritik internasional, Presiden Yoon akhirnya mencabut darurat militer pada Rabu pagi melalui rapat kabinet. Keputusan ini disambut sorak-sorai para demonstran yang masih berkumpul di tengah suhu dingin.

Meski darurat militer telah dicabut, langkah Yoon telah memicu krisis kepercayaan baik di dalam negeri maupun internasional. Para pengamat menilai peristiwa ini sebagai salah satu tantangan terbesar bagi demokrasi Korea Selatan sejak 1980-an. Reputasi Yoon kini berada di ujung tanduk, dengan tingkat persetujuannya yang diperkirakan akan semakin merosot. Situasi ini menjadi peringatan keras akan pentingnya menjaga demokrasi di tengah gejolak politik yang kompleks.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *