Home
Kepala Kepolisian Korea Selatan, Komisaris Jenderal Cho Ji Ho, ditangkap pada Rabu (11/12/2024) dini hari atas tuduhan pemberontakan. Penangkapan ini dilakukan setelah Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menerapkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam. Selain Cho, Kepala Kepolisian Seoul, Kim Bong-sik, juga diamankan oleh otoritas setempat. Menurut laporan Reuters, Cho diduga mengerahkan polisi untuk menghalangi anggota parlemen masuk ke Gedung Majelis Nasional di Seoul guna membatalkan status darurat militer yang ditetapkan Yoon.
Cho dan Kim ditangkap pada pukul 03.50 waktu setempat, berdasarkan ketentuan penangkapan darurat yang memberikan waktu 48 jam kepada polisi untuk menahan dan menginterogasi keduanya. Sebelumnya, mereka menjalani pemeriksaan intensif di markas polisi masing-masing selama sekitar 10 jam. Selain diduga menghalangi akses parlemen, Cho juga dituduh mengirim pasukan polisi ke Komisi Pemilihan Umum Nasional untuk mendukung implementasi instruksi darurat militer. Dalam perkembangan terbaru, keduanya telah dikenakan larangan bepergian ke luar negeri.
Penangkapan ini menandai eskalasi dalam penyelidikan terhadap pelaksanaan darurat militer oleh Presiden Yoon. Saat ini, Yoon juga sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan serupa. Kepala Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi Korsel, Oh Dong Woon, menyatakan pihaknya siap menangkap Yoon jika bukti mencukupi. Meski demikian, Presiden Yoon belum ditahan atau diinterogasi. Untuk sementara, Perdana Menteri Han Duck-soo ditunjuk untuk menangani urusan pemerintahan.
Krisis politik ini semakin memanas setelah mayoritas anggota parlemen berhasil membatalkan status darurat militer hanya enam jam setelah diberlakukan. Pihak oposisi mendesak Yoon untuk segera mundur dari jabatannya, sementara Partai Kekuatan Rakyat berusaha meredam situasi dengan menyusun langkah transisi kekuasaan. Situasi ini memicu perhatian internasional terhadap stabilitas politik di Korea Selatan.
