Home
Unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8), berakhir ricuh setelah aparat kepolisian berusaha menghalau massa yang menuntut transparansi terkait gaji dan tunjangan anggota DPR yang disebut melebihi Rp100 juta. Sekitar pukul 12.45 WIB, polisi menembakkan gas air mata dan menggunakan semprotan air untuk membubarkan demonstran yang menolak mundur dari lokasi. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa, berusaha bertahan sambil meneriakkan protes atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Situasi semakin memanas ketika sekelompok demonstran mencoba masuk dari pintu belakang Gedung DPR sekitar pukul 14.00 WIB. Bentrokan pecah setelah massa melemparkan batu dan melakukan pembakaran sepeda motor di area sekitar. Polisi kembali menembakkan gas air mata secara berulang untuk memukul mundur pendemo hingga ke arah Stasiun Palmerah dan Gelora Bung Karno (GBK). Banyak di antara peserta aksi mengalami sesak napas, batuk, serta iritasi mata akibat paparan gas air mata, sementara sebagian pelajar nekat menerobos melalui jalan tol dalam kota sambil membawa bendera partai politik.
Para demonstran menyuarakan keresahan atas kesenjangan antara kesejahteraan rakyat dengan fasilitas yang diterima anggota DPR. Seorang mahasiswa, Danar, menyebut kehadirannya sebagai bentuk kepedulian warga negara terhadap kondisi bangsa. “Apakah kita bisa menerima di saat masyarakat kena PHK, gaji anggota DPR justru puluhan sampai ratusan juta?” ujarnya. Sementara itu, Alfin, seorang pengemudi ojek daring asal Cijantung, menuntut pembubaran DPR karena kebijakan yang dianggap tidak mendukung rakyat.
Menanggapi aksi yang berujung bentrokan tersebut, Ketua DPR Puan Maharani mengimbau agar masyarakat tetap menghormati aturan dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa DPR siap menampung kritik dan masukan demi perbaikan kinerja lembaga legislatif. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima meminta aparat kepolisian tidak bertindak represif dalam menangani massa, agar situasi tetap kondusif dan dialog antara rakyat serta wakilnya di parlemen dapat berjalan dengan lebih baik.
