Home
Pemerintah mengungkap adanya dugaan praktik pengoplosan beras pada 212 merek beras premium dan medium yang beredar di 10 provinsi. Awal mula kasus ini terungkap dari penggerebekan sebuah gudang di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten. Polisi menemukan beras Bulog yang diputihkan dan dikemas ulang dengan merek-merek seperti Ramos dan beras bantuan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Beras oplosan itu dijual di wilayah Bogor, Tangerang, Serang, hingga Cilegon. Para pelaku ternyata sudah menjalankan aksinya sejak tahun 2019 dan hanya dalam kurun waktu Desember 2023 sampai Maret 2024, mereka telah mengantongi keuntungan hingga Rp732 juta. Kementerian Pertanian juga melakukan pengujian terhadap 268 sampel beras dari 212 merek selama 6–23 Juni 2025, dan hasilnya cukup mengejutkan.
Hasil uji kualitas menunjukkan bahwa 59,78 persen beras premium dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Sebanyak 21,66 persen beras juga diketahui beratnya tidak sesuai dengan yang tertulis di kemasan. Sementara untuk kategori beras medium, 88,24 persen tidak memenuhi standar mutu SNI dan 95,12 persen dijual melebihi HET. Bahkan, 9,38 persen produk beras tersebut juga terbukti memiliki berat kurang dari yang dijanjikan.
Pengamat dari AEPI, Khudori, menjelaskan bahwa masalah ini berakar dari ketimpangan harga. Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah naik 47 persen sejak ditangani Bapanas, sementara HET beras tidak mengalami kenaikan yang seimbang. “Kalau bahan bakunya naik, otomatis harga jadi juga seharusnya ikut naik,” ujarnya. Ketidakseimbangan ini membuat beberapa penggilingan padi gulung tikar dan mendorong produsen melakukan kecurangan dengan mengoplos beras.
