Home
Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, untuk meninjau ulang desain bangunan lembaga yudikatif dan legislatif di IKN. Gedung-gedung seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) akan didesain ulang oleh tim gabungan Kementerian PUPR dan OIKN sesuai arahan Presiden. Basuki menjelaskan bahwa selain gedung, ekosistem pendukung seperti kantor, hunian, dan aksesibilitas juga menjadi fokus pengembangan.
Pada tahap awal pembangunan IKN (2022-2024), APBN telah mengalokasikan Rp89 triliun untuk infrastruktur utama seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem sanitasi, embung, perkantoran, hingga sarana ibadah. Di samping itu, investasi swasta senilai Rp58,41 triliun juga telah memasuki tahap groundbreaking. Beberapa proyek sudah berjalan, sementara lainnya masih dalam proses desain dan persiapan.
Untuk tahap kedua pembangunan (2025-2029), pemerintah mengucurkan Rp48,8 triliun dari APBN. Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif, mengembangkan ekosistem pendukung, serta membuka akses menuju wilayah WP2 di IKN. Selain itu, ada program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp60,93 triliun untuk membangun 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, jalan, dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Basuki menambahkan bahwa pemerintah juga mendorong keberlanjutan investasi swasta yang telah groundbreaking, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 50 MW yang diresmikan Presiden. Targetnya, pada tahun 2028, IKN dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia, selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak.
