Home
Direktur Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan, Jaka Sucipta, mengungkapkan bahwa penggunaan dana desa pada tahun 2025 akan diprioritaskan untuk menangani perubahan iklim. Langkah ini diambil untuk menghadapi risiko bencana yang semakin meningkat di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Jaka saat menjadi pembicara dalam Seminar Internasional dan Peluncuran Kolaborasi Aksi Desa Berketahanan Iklim di Bali pada Kamis (26/9) malam.
Jaka menjelaskan bahwa dana desa bisa menjadi instrumen penting dalam penanganan perubahan iklim, mengingat Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara paling rawan bencana dari 193 negara di dunia. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, dengan kerugian mencapai hingga Rp50 triliun per tahun. “Penggunaan dana desa untuk mengatasi perubahan iklim diprioritaskan karena tingginya risiko bencana yang kita hadapi,” ujar Jaka.
Lebih lanjut, Jaka menekankan pentingnya perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam menghadapi ancaman bencana tersebut. Kementerian Keuangan sendiri telah melakukan pemetaan kerawanan bencana di seluruh desa di Indonesia, yang menjadi dasar alokasi dana desa untuk penanganan perubahan iklim. Desa-desa akan diklasterkan berdasarkan tingkat kerawanan bencana dan diintervensi dengan dana desa yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Jaka juga menyampaikan bahwa penggunaan dana desa selalu disesuaikan dengan kondisi desa setiap tahunnya. Ia berharap, dengan dukungan pendamping desa dan partisipasi masyarakat setempat, desa-desa di Indonesia bisa memaksimalkan bantuan ini untuk mencapai desa yang mandiri dan tangguh terhadap perubahan iklim. “Dana desa akan terus dimanfaatkan sesuai kebutuhan, agar bisa memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan risiko bencana,” tutupnya.
