Pemprov Aceh Surati Dua Lembaga PBB Minta Bantuan Pascabencana, Mendagri: Akan Dipelajari

Pemerintah Provinsi Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), untuk meminta bantuan penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang melanda Aceh. Menanggapi langkah tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pihaknya akan mempelajari surat permintaan bantuan itu. “Nanti kita pelajari,” kata Tito, dilansir Antara, Selasa (16/12/2025).

Pernyataan itu disampaikan Tito saat ditanya wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin malam usai Sidang Kabinet Paripurna. Namun, Tito enggan memberikan komentar lebih jauh terkait substansi surat tersebut. Ia juga mengaku belum membaca isi surat permintaan bantuan yang dikirim Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua lembaga internasional tersebut. “Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujarnya.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan pengiriman surat permintaan bantuan tersebut. Menurutnya, UNDP dan UNICEF dipilih karena memiliki pengalaman panjang dalam pemulihan dan rehabilitasi pengungsi, terutama pascabencana tsunami Aceh pada 2004. “Benar (sudah melayangkan surat, red.). Karena mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” kata Muhammad MTA.

Ia menambahkan, hingga saat ini sedikitnya terdapat 77 lembaga dan 1.960 relawan yang telah masuk ke Aceh untuk membantu penanganan bencana, baik dari organisasi non-pemerintah lokal, nasional, maupun internasional. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring berlanjutnya respons kebencanaan. Atas nama masyarakat dan para korban, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan terima kasih atas kontribusi seluruh pihak. Diketahui, banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak 25 November 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menewaskan 1.030 orang, menyebabkan 206 warga hilang, serta mengakibatkan 608.940 orang mengungsi hingga 15 Desember 2025.