Home
Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungan terhadap program pemerintah yang akan menyediakan produk simpan pinjam khusus bagi pekerja migran Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana, pada Jumat (24/1), menjelaskan bahwa program ini diharapkan dapat membantu para pekerja migran dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih mudah dan terjangkau.
Dian menambahkan bahwa meskipun saat ini telah tersedia Kredit Usaha Rakyat Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI), program simpan pinjam yang sedang dirancang akan menjadi alternatif baru. KUR PMI sendiri dirancang untuk membiayai kebutuhan calon pekerja migran, termasuk biaya penempatan di luar negeri. Hingga 31 Oktober 2024, realisasi KUR PMI mencapai Rp33,45 miliar dengan 1.330 debitur.
Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi salah satu perbankan yang aktif menyalurkan KUR PMI. Sepanjang 2024, BNI telah menyalurkan Rp25 miliar kepada lebih dari 900 debitur, dengan PMI di Taiwan menjadi kontributor terbesar. Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI, menyebutkan bahwa pihaknya terus mengacu pada kebijakan pemerintah untuk memastikan program ini bermanfaat bagi PMI di berbagai negara, termasuk Jepang, Hong Kong, dan Singapura.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk meningkatkan dana pinjaman bergulir di Kementerian Koperasi. Program ini akan memberikan kredit dengan bunga rendah untuk mendukung kebutuhan PMI, mulai dari pelatihan hingga keberangkatan ke luar negeri. Pemerintah berharap program ini dapat mencegah PMI terjerat rentenir dan memberikan akses ke pembiayaan yang lebih adil.
