Home
Jakarta – Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024). Demo ini menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8-10 persen serta pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, memimpin massa yang berkumpul di Patung Kuda dan depan IRTI sejak pukul 10.00 WIB.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyatakan, sebanyak 1.270 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait telah disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. “Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api dan tetap menghargai massa aksi,” ujar Susatyo. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan secara situasional untuk mengantisipasi kemacetan di sekitar lokasi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengimbau para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. “Kami imbau kepada korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun, tidak provokatif, serta tidak merusak fasilitas umum,” tegas Ade Ary. Ia juga meminta peserta demo untuk memperhatikan hak-hak pengguna jalan lainnya agar tidak mengganggu lalu lintas.
Said Iqbal menegaskan, aksi ini merupakan langkah awal dari rangkaian protes yang akan berlangsung hingga 31 Oktober 2024 di berbagai daerah. Jika tuntutan buruh tidak dipenuhi, ia memperingatkan akan ada mogok nasional pada 11 atau 12 November. “Kami berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan buruh, terutama terkait kenaikan upah yang selama 5 tahun terakhir tidak sesuai dengan inflasi,” pungkas Iqbal.
