Home
Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan empat pulau beralih dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara memicu reaksi dari berbagai pihak, terutama masyarakat Aceh. Banyak warga merasa kecewa dan keberatan karena selama ini pulau-pulau tersebut sudah mereka kelola sebagai bagian dari wilayah Aceh Singkil.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, menilai penolakan dari masyarakat Aceh adalah hal yang manusiawi. “Wajar mereka menolak, karena sudah merasa memiliki dan merawat wilayah itu bertahun-tahun. Kita harus pahami perasaan mereka,” ujar Zeira saat ditemui di Medan, Kamis (12/6/2025). Namun ia juga menegaskan, keputusan pemerintah pusat harus dihormati. Jika ada keberatan, jalur hukum melalui PTUN tetap terbuka untuk ditempuh.
Politisi PKB yang telah tiga periode duduk di DPRD Sumut ini mengajak semua pihak agar menahan diri dan tidak terprovokasi. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara masyarakat Aceh dan Sumut, mengingat keduanya punya sejarah panjang kebersamaan sejak masa kemerdekaan. “Aceh dan Sumut itu satu rumpun, satu darah. Jangan sampai keputusan ini memecah kita,” pesannya.
Zeira juga mengingatkan warga Sumut untuk tidak menunjukkan kegembiraan yang berlebihan atas penetapan ini. Ia berharap masyarakat di kedua provinsi bisa memandang persoalan ini secara bijak. “Siapapun yang mengelola, yang penting tetap dalam bingkai NKRI dan untuk kebaikan rakyat. Mari kita jaga damai dan persaudaraan,” tutupnya dengan nada menyejukkan.
