Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan akan mendirikan Sekolah Rakyat di empat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, sebagai bagian dari amanah Presiden Prabowo Subianto. Namun, dari empat wilayah yang ditunjuk, Kota Medan tidak termasuk di dalamnya. Hal ini pun menimbulkan reaksi dari Wali Kota Medan, Rico Waas, yang menyebut bahwa Medan sejatinya sudah lebih dulu menjalankan program serupa.
Menurut Rico, program Sekolah Rakyat di Medan telah berjalan dan dipantau langsung oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan data terakhir, ada sekitar 50 siswa yang mengikuti program tersebut. “Medan dulu ada, angka terakhir 50-an siswa, tapi ini kita sedang ajukan lagi. Mudah-mudahan bisa berhasil, bisa direalisasikan. Kita ketahui kebutuhan untuk Medan Utara, tingkat ketimpangan sosial di sana masih tinggi,” ujarnya.
Rico menambahkan, Pemko Medan saat ini juga sedang menjalankan proses re-grouping atau penggabungan beberapa sekolah negeri demi efektivitas pemanfaatan aset dan kuota siswa. Salah satu temuan Pemko adalah adanya satu lokasi sekolah yang menampung tiga sekolah negeri sekaligus. “Makanya kita regrouping. Karena ada kuota sekolahnya itu di bawah, jadi kita efektifkan biar bisa dapat untuk penambahan aset,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah aset tambahan untuk sekolah menengah pertama (SMP) akan segera diserahkan guna mendukung program regrouping. Selain itu, Pemko Medan tengah mempersiapkan penambahan SMP baru sebagai bagian dari solusi jangka panjang pemerataan pendidikan. “Itu salah satunya yang kita efektifkan untuk regrouping ini,” pungkas Rico.