Home
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan kesiapannya apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayahnya. Hal ini ia sampaikan setelah KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Sumut sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Bobby mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya sudah mengingatkan seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tidak bermain-main dengan korupsi. Ia menegaskan bahwa integritas dalam menjalankan tugas dan wewenang adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar.
“Semua pihak harus bisa mengontrol diri dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya. Jabatan adalah amanah,” ujar Bobby. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum oleh KPK dalam membersihkan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Hingga saat ini, Bobby mengaku belum menerima surat pemanggilan resmi dari KPK. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya akan kooperatif jika diminta memberikan keterangan. Pernyataan ini muncul menyusul penangkapan lima orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut.
