Home
Tapteng, 8 November 2024 – DPD Repdem Sumatera Utara (Sumut) menaruh perhatian besar terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) 2024, dengan komitmen untuk mewujudkan pilkada yang bersih, jujur, dan adil. Organisasi ini menggelar aksi konkret dengan membentuk relawan anti-money politics yang bertugas mengawasi dan mengantisipasi terjadinya praktik politik uang serta intimidasi yang dapat merusak proses demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Repdem Sumut, Martua Siadari, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (8/11/2024).
Martua Siadari menegaskan, keberadaan relawan anti-money politics ini bertujuan untuk menjaga agar harapan masyarakat Tapteng yang menginginkan perubahan tidak terkubur oleh praktik-praktik yang merugikan. “Relawan kami akan diturunkan ke daerah-daerah yang kami prediksi rawan terjadinya politik uang dan intimidasi, sehingga proses Pilkada Tapteng bisa berlangsung sesuai dengan semangat demokrasi yang sejati,” ujarnya.
Wilayah yang menjadi fokus perhatian para relawan tersebut adalah Daerah Pemilihan (Dapil) 2 dan Dapil 3 Tapteng. Dapil 2, yang meliputi Kecamatan Badiri, Pinangsori, Sibabangun, Sukabangun, dan Lumut, serta Dapil 3, yang mencakup Kecamatan Barus, Manduamas, Sosorgadong, Sirandorung, Andam Dewi, dan Barus Utara, dikenal kerap kali menjadi sasaran praktik intimidasi serta politik uang. “Di kedua dapil ini sering terjadi upaya pemaksaan dan penggunaan cara-cara kotor untuk meraih suara,” ungkap Martua.
Martua juga mengungkapkan, intimidasi sering dilakukan oleh oknum-oknum tertentu seperti kepala desa, tokoh masyarakat, serta anggota tim pemenangan yang terlibat dalam praktik politik uang. “Kami mencatat bahwa oknum-oknum ini juga terlibat dalam mendistribusikan uang kepada masyarakat pemilih di kedua dapil tersebut. Ini harus dihentikan demi tercapainya pilkada yang bersih,” tegasnya. Selain itu, Repdem Sumut juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui adanya indikasi money politics di wilayah mereka, sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.
Dengan adanya relawan anti-money politics ini, Martua berharap masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada Tapteng. “Kami mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga proses demokrasi ini. Mari bersama-sama pastikan bahwa Pilkada Tapteng berjalan dengan cara yang demokratis, adil, dan bebas dari praktik kotor yang merugikan semua pihak,” harapnya.
