Home
Binjai –
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (PC HIMMAH) Kota Binjai menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, Senin (11/8) pukul 12.00 WIB. Massa membawa poster-poster bernada sindiran tajam, salah satunya bertuliskan, “Kota Binjai Kota Rambutan X, Kota Binjai Kota Hutang √”.
Poster lain berisi tuntutan langsung, “Kepala BPKAD gagal kelola anggaran, Wali Kota harus segera mencopot jabatannya”. Tulisan ini mempertegas ketidakpercayaan mahasiswa terhadap kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai.
Dalam pernyataan sikap yang dibagikan ke publik, HIMMAH Binjai menyoroti dugaan penyalahgunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit 2023. Dana tersebut telah masuk ke kas Pemko Binjai pada 2023, tetapi proyek yang dibiayai baru terlaksana di 2024.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar. Sejumlah proyek pemeliharaan jalan yang dibiayai DBH Sawit 2023 ternyata belum lunas pembayarannya per 31 Desember 2024, meski serah terima pekerjaan sudah dilakukan. Proyek tersebut mencakup perbaikan di Jalan Jamin Ginting, Jalan Bangau, Jalan Sei Lepan, Jalan Sei Bahorok, dan Jalan Gunung Bendahara. Total nilai kontrak mencapai miliaran rupiah, sementara sisa pembayaran berkisar ratusan juta hingga lebih dari satu miliar rupiah.
HIMMAH Binjai dengan tegas menuntut Wali Kota mencopot Kepala BPKAD. Menurut mereka, pejabat tersebut telah gagal mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Selain DBH Sawit, HIMMAH Binjai juga menyoroti proyek penataan gedung dan lanskap Masjid Al-Qur’an Center Kota Binjai senilai Rp5,66 miliar. Proyek yang dikerjakan CV Rury Ariska ini mengalami dua kali adendum, tetapi tetap terlambat selesai.
Mahasiswa menduga perencanaan awal proyek ini tidak matang, bahkan berpotensi merugikan keuangan daerah. Mereka menuntut Wali Kota segera mencopot Kepala Dinas PUPR dan meminta aparat hukum mengusut dugaan korupsi dalam proyek tersebut.
Ketua Orasi, Wanda, menyampaikan pesan tajam kepada pejabat daerah. Ia menyebut, “Kota Binjai sedang sakit di bagian vitalnya”. Wanda mengajak pejabat untuk melihat langsung kondisi jalan rusak yang kerap memicu kecelakaan, serta memperhatikan nasib guru honorer yang gajinya tertunda karena dugaan penyalahgunaan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya teladan kepemimpinan seperti Umar bin Khattab, yang berani menegur bawahannya ketika rakyat mengeluh. Namun, aksi kali ini tidak mendapat respons langsung dari pejabat. Kekecewaan massa memuncak hingga mereka melemparkan karton berisi keresahan ke halaman kantor wali kota.
Mahasiswa HIMMAH juga menyinggung dugaan kejanggalan pada Dana Insentif Fiskal (DIF). Mereka menilai Kepala BPKAD, Erwin Toga, tidak mampu mengelola anggaran secara transparan dan layak dicopot dari jabatannya.
Informasi yang diperoleh wartawan menyebut Erwin Toga pernah mengklaim adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp1,2 miliar dari total Rp20,8 miliar. Namun, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, dinyatakan tidak ada SILPA.
Ketidaksesuaian antara pernyataan lisan dan dokumen resmi seperti LHP dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Binjai memperkuat dugaan adanya penyimpangan. Fakta bahwa LKPJ tidak mencantumkan SILPA dari dana DIF menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaannya.
Berselang waktu, Kekecewaan mahasiswa memuncak setelah tidak ada satu pun pejabat Pemko Binjai yang menemui mereka. “Kami berjanji massa lebih banyak dan massa lebih besar dari ini jika tidak ada yang mau jumpai,” tegas Wanda.
