Home
BINJAI – Persoalan insentif guru yang belum cair di Kota Binjai, Sumatera Utara, mendapatkan sorotan tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Binjai. Ronggur Simorangkir, anggota DPRD dari Partai Gerindra, menyebutkan bahwa permasalahan ini muncul akibat kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai yang tidak kondusif
Keuangan Pemko Binjai memang sedang tidak baik-baik saja. Keluhan ini sudah kami dengar sejak lama,” ujar Ronggur pada Rabu (13/11/2024). Menurutnya, permasalahan keterlambatan pembayaran tidak hanya terjadi pada insentif guru, tetapi juga terkait TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) dan pembayaran proyek yang tertunda. Hal ini menunjukkan adanya masalah manajemen keuangan yang mendalam di Pemko Binjai.
Ronggur juga menyoroti bahwa masalah ini adalah “warisan” dari pemerintahan sebelumnya yang meninggalkan keuangan kota dalam kondisi defisit. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara pada tahun anggaran 2023, Pemko Binjai mengalami defisit sebesar 6,3 persen. “Ini menjadi tantangan bagi Plt Wali Kota saat ini untuk mengatasinya, meskipun masa jabatannya sangat singkat,” tambah Ronggur.
Di tengah kondisi ini, Ronggur berharap ada perbaikan yang nyata ke depan demi kesejahteraan para guru. “Guru adalah pahlawan yang mendidik anak-anak kita. Sangat disayangkan mereka harus menjadi korban dari buruknya pengelolaan keuangan pemerintah sebelumnya,” ujarnya. Para guru di Binjai pun berharap insentif mereka segera cair agar dapat terus mengabdi dengan tenang dan optimal dalam mendidik generasi muda.
