Home
Binjai –
Pemerintah pusat sedang memperketat efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan agar setiap lembaga daerah menahan belanja yang tidak mendesak. Namun di Kota Binjai, DPRD justru menuai sorotan setelah menganggarkan Rp600 juta untuk tenaga pengamanan khusus pimpinan Dewan.
Di internal legislatif, keputusan itu langsung menuai penolakan—terutama dari Fraksi PAN, melalui sekretaris Komisi A yang juga Ketua DPD PAN Binjai, Fithri Mutiara Harahap, S.H., M.Kn. Ia menjadi salah satu anggota yang paling vokal mempertanyakan urgensi alokasi tersebut.
“Satpol PP sudah menyatakan siap menurunkan dua personel untuk setiap pimpinan. Jadi anggaran pengamanan itu tidak perlu. Dana sebesar itu bisa digeser ke program yang lebih bermanfaat,” ujar Fitri.
Fitri menyebut pernyataan dan argumennya itu disampaikan dalam rapat gabungan komisi. Namun bukannya masuk ke pembahasan substansi, suasana justru memanas. Ia mengaku mendapat respons bernada ancaman dari salah satu pimpinan DPRD, Khairil.
“Setelah saya bicara dan memberi alasan kenapa anggaran security itu harus ditiadakan, pimpinan Khairil dengan arogan berkata: ‘Dengan hak dan kewajiban kami, bisa saja kami tidak akan menandatangani perjalanan dinas bapak-ibu sekalian’.”
Ia menilai ucapan itu sudah melampaui batas kepantasan seorang pimpinan.
“Perjalanan dinas itu hak Dewan, bukan hak Ketua. Itu bukan uang pribadi para pimpinan. Tidak pantas seorang pimpinan menggunakan ancaman untuk memaksakan kehendak,” tegas Fitri.
Penolakan terhadap anggaran Rp600 juta itu, menurutnya, juga didukung anggota DPRD lainnya seperti Ronggur dan Rindra. Namun pernyataan ancaman tersebut membuat pembahasan berjalan tidak sehat.
Fitri memastikan akan membawa persoalan ini ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) karena sudah menyangkut etika dan profesionalitas pimpinan DPRD.
“Ini sudah pelanggaran kode etik. Kami akan laporkan ke BKD. Lembaga ini tidak boleh dibiarkan diatur dengan ancaman,” katanya.
