Home
Binjai –
Kasatlantas Polres Binjai, AKP Janitra Giri Satya, S.Tr.K., M.H., membantah narasi dan potongan video viral di media sosial yang menuduh adanya praktik pungutan liar (Pungli) di Satpas Polres Binjai.
Ia menegaskan bahwa seluruh pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Terkait isu yang beredar, pihak kepolisian telah menyerahkannya kepada Propam untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik,” ungkap AKP Janitra Giri Satya, Jumat (13/11).
Sementara itu, salah seorang warga Binjai yang mengaku bernama Hamdani Syahputra, merasa senang karena tidak di pungut biaya tambahan saat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas Polres Binjai.
“Alhamdulillah tidak sulit untuk membuat SIM. Gak ada biaya tambahan dan pelayanannya juga memuaskan. Barusan saya sudah ikut ujian teori dan praktek,” ungkap Hamdani, seraya mengatakan bahwa kedatangannya ke Satpas Polres Binjai untuk membuat SIM C.
Diketahui, melalui rilis resminya, Kasatlantas Polres Binjai AKP Janitra Giri Satya, S.Tr.K., M.H, juga menyampaikan poin-poin penting, diantaranya :
– Komitmen Pelayanan Sesuai Prosedur: Seluruh mekanisme penerbitan SIM di Satpas Polres Binjai, mulai dari tes kesehatan, psikologi, hingga tarif PNBP, telah mengikuti aturan resmi yang berlaku.
– Zero Tolerance untuk Pungli: Tidak ada toleransi bagi segala bentuk penyelewengan atau tindakan pungli. Jika terbukti ada anggota yang melanggar SOP, institusi kepolisian akan mengambil tindakan tegas.
– Imbauan dan Saluran Aduan Resmi: Masyarakat yang merasa dirugikan atau memiliki bukti terkait dugaan pelanggaran diminta untuk tidak sekadar memviralkan di media sosial, melainkan melapor secara resmi ke Propam Polres Binjai agar identitas dan kronologinya jelas untuk segera ditindaklanjuti secara hukum dan kedisiplinan.
– Waspada Hoaks dan UU ITE: Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, serta memahami risiko hukum terkait penyebaran konten hoaks atau pencemaran nama baik.
