Home
Senin (5/1/2026) Takengon — pembukaan kembali sekolah pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan secara darurat di tenda-tenda pengungsian pada hari pertama masuk sekolah, Senin (5/1/2026) — sebuah jawaban praktis atas penghentian total pembelajaran akibat rusaknya bangunan sekolah.
Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, menegaskan melalui siaran langsung bahwa pendidikan tidak boleh berhenti walau harus dilakukan dalam kondisi serba terbatas. Pemerintah daerah telah menyiapkan tenda darurat sebagai ruang kelas sementara agar anak-anak tetap mengikuti proses belajar mengajar.
“Relawan sangat dibutuhkan, kita hadir untuk masyarakat kita. Meskipun situasi mengajar tidak memungkinkan dan tidak mungkin sempurna, anak-anak kita tetap harus sekolah,” ujar Bupati Haili
Menurut data pemerintah kabupaten, puluhan sekolah dari berbagai jenjang kini belajar di tenda darurat karena fasilitas pendidikan mereka terdampak langsung bencana. Rinciannya mencakup: TK (43), SD (19), SMP (5), SMA (2), serta sejumlah RA dan madrasah di wilayah Rusip Antara. Beberapa sekolah masih digunakan sebagai lokasi pengungsian sehingga pembelajaran tetap dilakukan di luar bangunan permanen.
Dari total 204 SD di Aceh Tengah, sekitar 85 % sudah kembali melaksanakan PBM (pembelajaran tatap muka), sementara sebagian kecil SMP masih belum bisa berlangsung normal. Pemerintah daerah menginstruksikan agar jam belajar dilakukan secara darurat di pagi hari selama dua hingga tiga jam, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran pendidikan agama di sore hari.
Upaya pendukung tidak hanya sebatas ruang kelas sementara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah mengeluarkan petunjuk teknis trauma healing yang mencakup senam pagi dan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk membantu pemulihan psikologis siswa pascabencana.
Selain itu, melalui anggaran Belanja Tidak Terduga, pemerintah telah menyalurkan 1.442 tas sekolah lengkap dengan alat tulis untuk siswa terdampak, diserahkan langsung lewat sekolah masing-masing.
Langkah ini sejalan dengan program pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kontinuitas pendidikan pascabencana, termasuk penyediaan fasilitas kelas darurat guna memastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi meski sarana formal belum pulih sepenuhnya.
