Home
Jakarta – Dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Monas, Kamis (1/5/2025), Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan ribuan buruh sebagai respons atas tuntutan penghapusan sistem kerja yang dinilai merugikan pekerja. “Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing,” tegas Prabowo. Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
Tak hanya itu, Prabowo juga berjanji mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Ia menyampaikan harapannya kepada DPR RI agar RUU tersebut dapat dirampungkan dalam waktu tiga bulan. “Saudara sekalian kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Minggu ini akan mulai dibahas,” ujarnya. Selain itu, ia juga mendorong pembentukan undang-undang untuk pekerja sektor kelautan, industri perikanan, dan perkapalan.
Untuk memperkuat perlindungan terhadap buruh, Prabowo mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini akan beranggotakan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan bertugas memberi masukan kepada Presiden terkait regulasi yang tidak berpihak pada pekerja. “Mereka akan memberi nasihat ke saya dan akan segera kita perbaiki mana yang tidak melindungi buruh,” kata Prabowo.
Sebagai langkah konkret lainnya, ia juga berkomitmen membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Satuan tugas ini akan berfungsi mencegah terjadinya PHK sewenang-wenang terhadap para pekerja. “Tak perlu ragu-ragu, negara akan turun tangan,” tegasnya. Sejumlah komitmen tersebut disambut positif oleh elemen buruh yang hadir dalam aksi tersebut.
