Penolakan Perayaan Natal di Gereja GPdI Bogor, Warga Tutup Akses Jalan

Bogor, Jawa Barat – Sekitar 100 warga Perumahan Cipta Graha Permai, Kelurahan Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, menolak perayaan Natal di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), Rabu (11/12/2024). Penolakan tersebut ditandai dengan penutupan portal akses jalan menuju gereja di Blok R-1. Warga menyatakan keberatan karena lokasi peribadatan berada di rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi gereja tanpa izin resmi. Kapolsek Cibinong, Kompol Waluyo, menjelaskan, warga menganggap alih fungsi tersebut sebagai masalah utama yang memicu aksi penolakan.

Kompol Waluyo menyatakan bahwa warga tidak menentang kegiatan peribadatan secara umum, tetapi menolak kehadiran jemaat dari luar di lokasi yang dianggap ilegal. “Pokok utama permasalahan adalah alih fungsi rumah tinggal menjadi gereja tanpa legalitas. Masyarakat meminta agar kegiatan ibadah tidak dilakukan tanpa izin resmi,” ungkapnya. Konflik ini, menurut Lurah Sukahati, telah berlangsung sejak 2015. Upaya mediasi telah dilakukan, namun belum menghasilkan kesepakatan. Hingga kini, pihak gereja tidak pernah mengajukan izin resmi untuk perubahan fungsi rumah tinggal menjadi tempat ibadah.

Video kejadian ini menjadi viral di media sosial, memperlihatkan warga menyampaikan protes kepada pihak gereja. Dalam video tersebut, seorang pria berbaju hitam menyatakan bahwa warga telah menyampaikan surat penolakan kepada lurah dan Kapolsek setempat. Sementara itu, seorang pendeta terlihat berorasi di depan portal jalan yang telah ditutup, menunjukkan situasi yang memanas. Kejadian ini memicu perhatian luas dan mencerminkan ketegangan yang belum terselesaikan antara warga dan pihak gereja.

Kompol Waluyo memastikan pihak kepolisian tetap mengedepankan pendekatan persuasif untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tersebut. “Kami berupaya menjadi penengah dalam konflik ini. Solusi terbaik adalah melalui dialog yang melibatkan semua pihak terkait,” tegasnya. Ia juga mengimbau agar masyarakat dan pihak gereja menghormati aturan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.